BANGKA BARAT, JANGKAUANNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sedang bersiap memproses pinjaman daerah senilai Rp65 miliar untuk mendanai perbaikan infrastruktur jalan.
Rencana ini kini tinggal menunggu penyelesaian evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bangka Barat, Abimanyu, menjelaskan bahwa dana tersebut belum masuk ke rekening daerah karena regulasi APBD belum disahkan sepenuhnya.
Setelah evaluasi dari provinsi selesai, pemerintah daerah akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Perubahan APBD tersebut.
“Dari situ, barulah kita melakukan proses ke Bank Sumsel untuk proses pinjamannya,” ujar Abimanyu saat diwawancarai, Sabtu (17/10/2026).
Berikut adalah poin-poin penting terkait progres dan skema pinjaman daerah Bangka Barat:
• Lembaga Keuangan Tujuan: Pemkab Bangka Barat memprioritaskan Bank Sumsel Babel sebagai pemberi pinjaman, meski opsi kemitraan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tetap terbuka tergantung hasil pembahasan lanjutan.
• Alokasi Anggaran: Untuk tahap pertama, daerah mengajukan dana sebesar Rp65 miliar dari total rencana Rp100 miliar. Seluruh dana ini dipastikan murni untuk infrastruktur jalan di 26 titik strategis dan tidak dialokasikan untuk kegiatan lain.
• Target Realisasi: Proses pencairan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2026 dan akan langsung direalisasikan pada tahun anggaran berjalan, bukan ditunda ke tahun 2027.
• Target Pelunasan: Pemkab Bangka Barat berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pinjaman sebelum masa jabatan Bupati berakhir, tepatnya sebelum Juni 2030. Skema pembayaran—apakah per bulan atau per triwulan—akan dinegosiasikan lebih lanjut untuk mencari bunga yang paling efisien.
Abimanyu menegaskan tidak ada kendala prinsipil dalam rencana ini karena pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) telah mencapai kesepakatan penuh. Langkah pinjaman ini terpaksa diambil sebagai respons atas kondisi fiskal daerah akibat Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertahan di pemerintah pusat.
“Sebenarnya kita juga tidak mau melakukan pinjaman, tapi kondisi yang memaksa karena DBH masih tertahan di pusat. Saat ini kemantapan jalan kita sudah turun di bawah 70%, sementara keluhan paling banyak dari masyarakat adalah kerusakan jalan. Pemerintah daerah mencoba menjawab dan memperbaiki hal ini,” pungkasnya. (Dev/Radak)













