Team Radak Babel

Keadilan Tak Cukup Hukum Pelaku, Kejari Bangka Barat Perjuangkan Restitusi Anak Korban

Penyerahan restitusi dari terpidana berinisial S alias P itu berlangsung di Aula Kejari Bangka Barat, (foto : Dev/Radak)

BANGKA BARAT, JANGKAUANNEWS.COM — Upaya pemulihan hak anak korban tindak pidana terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat.

Sebagai tahap awal, kejaksaan memfasilitasi penyerahan uang restitusi sebesar Rp10 juta dari total kewajiban ganti rugi Rp34.056.000 kepada korban berinisial SM.

Penyerahan restitusi dari terpidana berinisial S alias P itu berlangsung di Aula Kejari Bangka Barat, Senin (5/10/2026). Sementara itu, sisa restitusi sekitar Rp24 juta masih harus diupayakan agar hak korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Kepala Kejari Bangka Barat, Ahmad Patoni, S.H.M.H menegaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pemulihan hak korban, terutama anak-anak yang mengalami tindak pidana, juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan.

Menurutnya, terpidana telah menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun, pemenuhan hak korban melalui restitusi tetap menjadi perhatian kejaksaan.

“Ukuran keadilan tidak semata-mata dilihat dari berapa lama pelaku dihukum, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kepentingan korban dipenuhi,” ujar Ahmad Patoni dalam keterangan resminya, Jumat (9/10/2026).

Karena restitusi yang dibayarkan baru sebagian, Kejari Bangka Barat akan mengupayakan pemenuhan sisa kewajiban tersebut melalui mekanisme pengajuan bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI.

“Langkah ini diambil agar hak korban dapat terpenuhi sepenuhnya,” tambah Ahmad Patoni, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Yuanita, S.H.

Proses penyerahan restitusi tersebut turut dihadiri Kasi Pidum Yuanita, Jaksa Penuntut Umum (JPU), perwakilan LPSK, serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Keterlibatan LPSK dan UPT PPA juga menjadi bagian penting dalam memastikan anak korban memperoleh pendampingan dan perlindungan yang dibutuhkan. Dukungan tersebut mencakup pendampingan psikologis serta upaya pemulihan pascatrauma, sehingga kepentingan korban tetap diperhatikan setelah proses hukum berjalan.

Kejari Bangka Barat berharap langkah pemenuhan restitusi ini dapat membantu memulihkan hak korban sekaligus menegaskan bahwa keadilan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian yang dialami korban. (Dev/Radak)

error: Content is protected !!