SUNGAILIAT, JANGKAUANNEWS.COM — Riak polemik di muara Air Kantung kini berubah menjadi gelombang perlawanan. Pendangkalan yang kian parah diduga bukan sekadar dampak alam, melainkan buah dari aktivitas penambangan menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Laut Jelitik yang dinilai semakin tak terkendali.
Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka angkat suara keras, tegas, tanpa kompromi. Ketua DPC HNSI Bangka, Slamet, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan teknis pengerukan, melainkan ancaman nyata terhadap denyut hidup ratusan nelayan tradisional.
“Ini bukan sekadar soal tambang. Ini soal akses hidup. Muara Air Kantung adalah urat nadi nelayan tempat sandar, bongkar muat, dan titik awal mereka mencari nafkah,”tegas Slamet, Minggu (26/04/2026) malam.
Namun yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik. Dalih “pendalaman alur” yang digaungkan pihak terkait kini dipertanyakan. Alih-alih memperlancar jalur keluar-masuk kapal, aktivitas tambang justru diduga memperparah pendangkalan, bahkan menciptakan hambatan baru yang membahayakan.
“Kami curiga ini hanya kedok. Jangan jadikan normalisasi sebagai alasan untuk mengeruk timah, sementara masalah utama justru dibiarkan atau malah diperparah,” sentilnya tajam.
Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan yang diterima HNSI menyebutkan munculnya “daratan baru” di tengah laut hasil timbunan tailing dari aktivitas PIP. Jika benar berada hanya belasan meter dari garis pantai, maka ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi ancaman serius bagi ekosistem pesisir.
“Ini bisa merusak struktur pantai. Kami minta PT Timah dan seluruh mitra buka-bukaan. RKAB mereka harus transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Slamet lagi.
HNSI memastikan tidak akan tinggal diam. Investigasi lapangan akan segera dilakukan bersama para nelayan untuk memetakan dampak nyata aktivitas tambang tersebut. Tak hanya itu, langkah resmi berupa koordinasi dengan PT Timah dan Pemerintah Daerah juga akan ditempuh untuk menuntut kejelasan bukan janji kosong yang terus berulang tanpa hasil.
“Kami ingin solusi konkret, bukan retorika. Sudah bertahun-tahun persoalan ini berlarut, tapi tak pernah benar-benar selesai,” ujarnya.
Bagi HNSI, garisnya jelas: investasi boleh berjalan, tapi tidak dengan mengorbankan kehidupan nelayan. Jika akses sandar terganggu, jika muara mati, maka yang hilang bukan sekadar jalur air melainkan masa depan ratusan keluarga.
“Nelayan butuh kepastian, bukan ketidakpastian. Kalau muara ini rusak, siapa yang bertanggung jawab?” pungkasnya tajam. (Jk,RADAK)
