SUNGAILIAT, JANGKAUANNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka kembali memasang target besar di sektor pendapatan. PAD tahun 2026 yang telah mencapai Rp275 miliar menjadi pijakan untuk mengejar angka Rp300 miliar pada tahun anggaran berikutnya, seiring penataan APBD Perubahan yang diklaim telah dituntaskan.
“Perubahan anggaran ini sudah final. Kita pastikan tidak ada lagi defisit maupun tunggakan utang. Kewajiban BPJS, belanja pegawai yang sebelumnya belum terakomodasi, seluruhnya sudah dianggarkan dan diselesaikan,” kata Bupati Bangka, Fery Insani Selasa (15/06/2026).
Dalam arah kebijakan pembangunan ke depan, Fery mengusung filosofi utama pembangunan daerah: “Kota Ditata, Kampung Dikerinah”. Konsep ini membagi prioritas fokus pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan secara presisi.
Selain itu, penataan Perkotaan dan Pemberdayaan UMKM untuk wilayah perkotaan, Pemerintah Kabupaten Bangka berfokus pada kebersihan lingkungan serta penataan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemkab telah merancang kawasan pusat kuliner terpadu bagi Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan strategis perkotaan.
“Kota harus bersih agar menarik kunjungan. Kita juga merancang lokasi khusus untuk sentra kuliner UMKM. Kita harus berempati pada para pedagang kecil yang berjuang demi keluarga. Selain penataan lokasi, revitalisasi pasar tradisional dan penyelenggaraan event besar seperti triathlon serta motocross terus kita dorong untuk memutar roda ekonomi,” ujarnya.
Tak cuma itu saja, Pemkab Bangka juga memprioritaskan pembenahan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan fasilitas sanitasi sekolah, ruang kelas, hingga akses jalan lingkar desa.
Di sektor perkebunan masyarakat, Pemkab Bangka bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka berhasil menyelesaikan berbagai persoalan keagrariaan dan kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit yang sempat berlarut-larut, seperti di wilayah PT. Sawindo dan PT. Sumarco.
“Alhamdulillah, atas pendampingan Pak Kajari, permasalahan kemitraan di Sumarco yang bertahun-tahun belum selesai kini dapat kita tuntaskan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian alas hak,” katanya.
Selain itu, Pemkab Bangka juga memperluas alokasi penerima manfaat kebun plasma pada PT. GPL dengan menambahkan 104 alokasi baru yang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga total alokasi plasma mencapai 1.215. Pemkab juga mengawal proses kemitraan perkebunan lain seperti PT. FAL dan PT. GML dengan pihak koperasi masyarakat.
Fery optimistis, dengan terbentuknya ekosistem ekonomi perkebunan di desa serta penataan sektor kuliner dan pariwisata di kota, stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka akan semakin kuat dan berkelanjutan. (Syarif/Radak)
