Team Radak Babel

Pemkab Bangka Barat Khawatirkan Dampak Pemutusan Kontrak Puluhan Guru PPPK Paruh Waktu

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Barat, Abimanyu, (foto : Dev/Radak)

BANGKA BARAT, JANGKAUANNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengakui pemutusan kontrak kerja terhadap 58 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu per 1 Oktober 2026 kemarin berdampak serius pada sektor pendidikan.

Dari total pegawai yang diberhentikan, terdapat di bawah 20 orang tenaga pendidik yang ikut kehilangan status kepesertaannya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bangka Barat, Abimanyu, mengungkapkan bahwa pengurangan ini sangat mengganggu sektor pendidikan karena formasi guru di wilayah tersebut saat ini sudah mengalami defisit. Kondisi diperparah oleh pensiunnya puluhan guru PNS setiap tahun dan adanya regulasi ketat yang melarang perekrutan tenaga honorer baru (PHL).

“Sesuai mekanisme saat ini, PHL tidak boleh lagi dilakukan perekrutan. Kalaupun outsourcing, itu kan hanya untuk tenaga dasar seperti jaga malam atau tenaga kebersihan. Sementara untuk guru ketika ada pengurangan, kita tidak bisa ganti dengan outsourcing,” ujar Abimanyu saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2026) siang.

Abimanyu memaparkan, setiap tahunnya ada sekitar 50 hingga 60 guru berstatus PNS di Bangka Barat yang memasuki masa pensiun. Menghadapi ancaman krisis tenaga pendidik ini, Pemkab Bangka Barat bersama Bupati secara proaktif telah mendatangi BKN dan Kemenpan RB guna melobi penambahan formasi guru pada penerimaan PNS periode mendatang.

“Kemarin Pak Bupati juga dengan saya sewaktu ke BKN dan Kemenpan RB ya mengusulkan untuk formasi guru agar ditambah ketika penerimaan PNS. Nah itu kita masih menunggu berapa formasi yang kita dapatkan nanti di 2027,” pungkasnya. (Dev/Radak)

error: Content is protected !!