BANGKA SELATAN, JANGKAUANNEWS.COM – Polemik hancurnya Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Nangka akibat aktivitas proyek pabrik sawit PT Bukit Palma Prima memicu reaksi keras dari Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol.
Ia menilai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan seolah “tutup mata” dan membiarkan pengusaha berbuat semena-mena.
“Pemerintah daerah itu harus jelas! Pihak perusahaan jangan ganggu jalan masyarakat. Mereka wajib buat jalan sendiri. Di sinilah peran pemerintah daerah untuk turun tangan, bukan malah diam,” tegas Rina kepada media, Kamis (30/4/2026).
Rina secara blak-blakan menyentil kesan adanya “kekebalan” hukum bagi para pengusaha di Bangka Selatan.
Menurutnya, pembiaran terhadap berbagai masalah mulai dari mafia tanah hingga alih fungsi hutan telah merugikan rakyat kecil secara sistematis.
“Masalah di Bangka Selatan ini menumpuk dan tidak pernah tuntas. Seolah-olah pengusaha di sini punya ‘kesaktian’ oleh aturan sehingga bisa mengabaikan kepentingan publik,” sindirnya tajam.
Sebagai langkah konkret, Rina memberi saran kepada masyarakat Desa Nangka untuk segera bersurat ke DPRD Provinsi.
Ia berjanji akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Kita panggil ke Dewan. Intinya satu perusahaan tidak boleh merugikan masyarakat!,” tutupnya. (JK/Radak)
