JANGKAUANNEWS.COM, BATENG–Rabu 20 Desember 2025, WALHI Kepulauan Bangka Belitung bersama komunitas orang muda Pangkalpinang dan masyarakat Desa Batu Beriga melaksanakan penanaman 2.500 pohon mangrove di pantai Payak Duri-Bakong Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.
“Kegiatan ini diikuti oleh kelompok muda yakni Sahabat WALHI, KOPASSAS, Green Generation, komunitas Vespa Bangka Belitung dan masyarakat Desa Batu Beriga. Penanaman 2.500 pohon mangrove ini adalah salahsatu bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global yang membuat wilayah pesisir Bangka Belitung rentan terhadap ancaman seperti sedimentasi, abrasi maupun banjir rob akibat gelombang ekstrim dan rusaknya ekosistem pesisir” (ucap Regi yoga pratama – Manager advokasi dan kampanye WALHI Kepulauan Bangka Belitung)
Berdasarkan laporan Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), suhu permukaan bumi secara global telah mengalami peningkatan sebanyak 1,1 Derajat Celcius sejak era pra industri. Memasuki era industrialisasi dan berbagai aktivitas manusia terhadap lingkungan, mulai dari 2021 sampai 2040 mendatang, diperkirakan suhu bumi akan melewati ambang batas yakni 1,5 derajat Celcius.
“Terdapat berbagai aktivitas manusia, terutama industri yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi GRK seperti industri energy, pertambangan, penggunaan bahan bakar untuk kendaraan sampai dengan deforestasi dan alihfungsi lahan yang menyebabkan hutan kehilangan fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon dan bahkan menjadi sumber emisi.” (Sambung Regi)
Desa Batu Beriga terletak di pesisir timur pulau Bangka, merupakan daerah yang hampir 90% nya berprofesi dan bergantung terhadap kelestarian ekosistem laut. Selain terancam perubahan iklim, rencana penambangan laut dan pembangunan Pembangkit listrik tenaga nuklir turut serta mengancam ruang hidup masyarakat batu beriga.
“ Sulitnya memprediksi perubahan cuaca di laut memang menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan desa batu beriga. Selain itu, pemukiman kami yang berada tepat dipinggiran pesisir juga rentan abrasi. Selain pemanasan global, ada hal lain yang turut mengancam ruang hidup kami, yakni penetapan zona tambang laut pada RZWP3K, masih terdapat IUP PT Timah laut dan adanya rencana pembangunan PLTN di pulau kelasa. Tentunya ini sangat mengancam keberlangsungan hidup nelayan dan generasi kami yang akan datang” (ujar Dariyus – Nelayan batu beriga)
Mencuatnya isu pengawalan rencana aktivitas penambangan di laut beriga oleh satgas TNI telah memperkeruh suasana di tengah penolakan nelayan terhadap rencana penambangan laut dan berbagai rekomendasi dari pemerintah kabupaten bangka tengah serta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pencabutan IUP PT Timah Tbk di laut beriga dan penetapan zero tambang laut beriga pada Perda Nomor 03 tahun 2020 tentang RZWP3K.
“ Pasca aksi 21 juli 2025 di kantor Gubernur dalam menuntut rekomendasi gubernur terkait pencabutan IUP PT Timah di laut beriga dan penetapan zero tambang laut beriga yang merupakan dokumen untuk melengkapi administrasi perubahan RZWP3K, kami sudah berulangkali melaksanakan audiensi di DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung, dan sampai dengan hari ini belum ada kejelasan sama sekali. Justru, di hari jumat, tanggal 19 desember 2025 kemarin, terlihat 3 bus yang berhenti membawa lebih dari 100an orang dan menetap di dusun melingai. Kami menduga bahwa yang datang ke dusun melingai, desa batu beriga tersebut merupakan anggota satgas TNI yang akan mengawal rencana aktivitas penambangan di laut beriga.” ( Sambung Dariyus)
Sampai dengan rilis ini dibuat, dugaan adanya satgas TNI untuk pengawalan penambangan di laut beriga belum mendapat konfirmasi yang jelas. Baik dari institusi terkait, maupun pemerintahan desa Batu Beriga yang merupakan pusat informasi aktivitas Desa Batu Beriga.
“Perwakilan nelayan batu beriga telah mendatangi dan bertanya terkait tujuan mereka datang ke Batu Beriga. Namun ada salahsatu orang yang menjawab bahwa kedatangan mereka kesini yakni mengunjungi saudara di dusun melingai serta belum mendapatkan arahan pimpinan terkait agenda yang akan dilakukan di Desa Batu Beriga. Tentu ini sangat mencurigakan, walau demikian masyarakat tetap akan menolak rencana penambangan laut beriga” (JK)
